Ungkap Pungli PRONA, 6 Saksi Dipanggil

Pewarta : Iwan Brata Darma

Koran SINAR PAGI, Prabumulih,– Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Prabumulih kembali memanggil warga masyarakat wilayah Kelurahan Gunung Ibul guna memberikan kesaksian terkait beberapa waktu lalu terjadi dugaan pemungutan biaya pembuatan sertifikat program nasional (prona) di Kantor Lurah Gunung Ibul.

Kapolres Prabumulih, AKBP Tito Travolta Hutauruk melalui Kasat Reskrim, AKP Eryadi Yuswanto membenarkan, pihaknya meminta warga untuk memberikan kesaksian terkait dugaan pemungutan liar (Pungli) pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau Prona tahun 2017 di Kantor Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur.

“Baru sebatas Klarifikasi, sudah enam saksi yang dipanggil dari masyarakat, nanti lebih lanjut kita selidiki (kesaksian warga),” ungkap AKP Eryadi saat dibincangi di ruang kerjanya, siang kemarin (11/10).

Ia pun mengatakan, selain kesaksian enam saksi dari warga masyarakat itu, pihaknya juga masih tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti atas dugaan praktek pungli yang dilakukan oknum Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Lurah tersebut.

“Selain enam saksi, jika sementara ini juga sudah mengumpulkan beberapa bukti berupa kwitansi pembayaran dari beberapa warga. “Bukti-bukti kwitansi juga sudah ada yang kita dapatkan dari warga,” terangnya.

Untuk kedepan, lanjut Eryadi, pihaknya masih tetap berupaya untuk mengungkap kasus dugaan pungli tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi kembali dari pihak pemerintahan yakni beberapa ASN di Kantor Lurah Gunung Ibul serta pegawai di Kantor Kecamatan Prabumulih Timur.

“Kedepan kita masih akan dilakukan pemanggilan juga terhadap beberapa pegawai baik dari kantor di kelurahan maupun juga dari kantor kecamatan. Tak menutup kemungkinan juga dari pihak BPN juga akan dilakukan pemanggilan,” tandasnya.

Sementara itu, sebagian masyarakat kota nanas pun berharap kasus dugaan pungli prona ini agar dapat terselesaikan dengan jelas. Salah satunya, Antoni Wardiono (55) warga Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur mengatakan, dirinya akan terus memperjuangkan masalah yang dialami kemenakannya itu. Meskipun uang yang telah diserahkan kepada oknum pegawai di Kantor Lurah tidak dikembalikan lagi.

“Ini tidak lagi masalah uang. Namun ini masalah kebenaran. Kalau terbukti ada pelanggaran, berarti wali nagari sudah tidak layak dipercaya,” kata dia.

Untuk itu, Antoni berharap agar pihak kepolisian turut memanggil pihak-pihak yang telibat dalam permasalahan tersebut. Khususnya pegawai Staf di Kantor Lurah maupun di Kantor Kecamatan terkait pemungutan biaya pembuatan sertifikat prona itu. “Bukti pembayaran memang tidak ada. Namun polisikan bisa mengembangkan laporan masyarakat. Panggil dan periksa orang yang dilaporkan,” tukasnya.

(36)