KPKNL Diduga Akan Lelang Rumah Sengketa

Pewarta : Alex

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Sidoarjo,– Menyusul kabar lelang yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri pada tanggal 5 Oktober 2018 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Jl.Erlangga No.161 Sidoarjo, beredar surat himbauan dan pemberitahuan yang diterbitkan oleh kuasa hukum pemilik rumah, ditujukan kepada masyarakat Sidoarjo, untuk tidak membeli rumah yang akan dilakukan KPKNL Sidoarjo dari Pemohon Lelang Bank Mandiri, pasalnya rumah tersebut masih dalam sengketa.

Dalam suratnya, Edward Dewaruci,S.H., MH. dan Arif Satria Subekti,S.H. (Advokat Magang) Para Advokat PERADI dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “AD CONSULT” yang beralamat di Jiwasraya Building, 5th Floor suite 502-503, Jalan Raya Arjuno No 95-99 Surabaya, yang bertindak atas nama Kliennya selaku pemilik tanah dan bangunan dengan sertifikat SHM No.1635 tanggal 23 Juni 1998, Surat Ukur No. 19/11/1998 tanggal 2 Juni 1998 Luas 160 M2 dan SHM No.1636 tanggal 23 Juni 1998, Surat Ukur No.19/11/1998 tanggal 2 Juni 1998 Luas 160 M2 yang ada di Perumahan Rewwin di jl.Cendrawasih No. 314 Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menghimbau serta memberitahukan kepada khalayak ramai untuk tidak mengikuti kegiatan lelang yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri pada tanggal 5 Oktober 2018melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Jl.Erlangga No.161 Sidoarjo.

Karena atas jaminan yang mau dilelang tersebut masih ada sengketa hukum berdasarkan gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Perkara Reg No.231/Pdt-G/2018/PN.Sda Tanggal 21 September.

“Adanya gugatan dari klien kami terhadap pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan dengan sertifikat SHM No.1635 dan SHM No 1636, maka kami berharap masyarakat tidak melakukan pembelian rumah dimaksud, agar tidak mengalami gugatan secara perdata nantinya,” kata Edward seperti yang ditulis dalam surat tersebut.

Dikatakan, peringatan itu disampaikan kepada Khalayak ramai atau seluruh masyarakat agar tidak mengalami kerugian, sebab akan berperkara dengan pihaknya, mengingat tanah atau bangunan yang sudah menang melalui lelang itu, masih bisa dibatalkan demi hukum seperti yang terjadi di Probolinggo yang dibatalkan oleh PN Probolinggo dengan Nomor Pokok Perkara Reg No 16/PDT.G/2012/PN.Prob, tutupnya.

(61)