Dugaan KDRT dan Perselingkuhan Goyang Calon Kuat Rektor UNPAD Bandung

Pewarta : Lina

Koran SINAR PAGI, Bandung,- Nama Prof.Dr.Obsatar Sinaga,M.Si (guru besar FISIP UNPAD dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia) menjadi calon terkuat Rektor Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Ia dipilih oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNPAD sebagai satu dari tiga calon rektor setelah berhasil menyisihkan 8 (delapan) kandidat lainnya.

Obsatar meraih 13 suara, dari 15 suara maksimal yang bisa diperoleh seorang kandidat. Ada 15 anggota MWA yang memiliki hak pilih dan dia sendiri adalah Wakil Ketua MWA yang ikut memilih. Masing-masing anggota MWA dapat memilih tiga nama calon rektor.

Sementara pada urutan kedua, ada Aldrin Herwany,SE.,MM.,PhD (ahli manajemen keuangan dari FEB UNPAD serta Ketua ISEI Jawa Barat) yang meraih 7 suara, selanjutnya diurutan ketiga, Prof.Dr.H.Atip Latipulhayat, SH.,LLM (guru besar hukum internasional dari FH UNPAD yang juga dai dan Ketua Dewan Pakar Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)) dengan raihan 6 suara.

Ketiganya akan bersaing untuk mendapatkan suara dari MWA UNPAD dalam pemungutan suara yang akan digelar pada 27 Oktober 2018.

Namun ditengah melambungnya nama Obsatar sebagai calon terkuat Rektor UNPAD, beredar sebuah surat yang ditulis mantan istrinya yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo di media sosial, dimana surat tersebut berisi curahan hati Ernawanti MBA, putri almarhum Mayjen (Purn) Maman Herawan, mantan Ketua Inkopad (Induk Koperasi Angkatan Darat) dan eks pejabat teras di Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional).

Dalam surat itu, Ernawanti melaporkan detail peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya pada tahun 2002, saat ia masih menjadi istri Obsatar.

Selain surat, Ernawanti melampirkan bukti laporan polisi di Polwiltabes Bandung tanggal 29 Maret 2002 dan foto wajah serta tangan yang babak belur, yang disebutnya merupakan akibat dari pukulan Obsatar. Peristiwa itu terjadi sepulang mereka dari melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Ernawanti menyebutkan bahwa suaminya marah karena ia meminta cerai lantaran perlakuan-perlakuan kasar yang tidak bisa tahan lagi.

“Saya ditendang seperti Anjing saat wukuf di Arafah saya dihina dan dicaci dengan sebutan ‘topeng monyet’. Saya diperlakukan seperti kuli barang yang harus mengkut koper – koper dan perlengkapan haji yang berat milik Obi (Obsatar), sedang Obi sendiri hanya melenggang membawa tas kecil,” tulis Ernawanti dalam kronologisnya.

Bara konflik suami istri itu sepertinya sudah berlangsung beberapa saat sebelum mereka berangkat haji. Ernawanti mengaku sempat mendapati Obsatar bermalam dengan mahasiswinya.

Putri perwira tinggi Angkatan Darat itu pun melampirkan foto-foto saat ia memergoki Obsatar tinggal bersama mahasiswinya, antara lain foto diri Obsatar yang menutup wajah dan mobil yang diparkir di depan rumah.

Hal itu mendorong hati Ernawanti untuk mengakhiri pernikahan bersama Obsatar yang telah dibinanya sejak tahun 1997.

Dikisahkan Ernawanti, Obsatar justru marah dan memukulinya saat mendengar keinginan bercerai itu. Karena takut, Ernawati lari ke rumah, namun tetap dikejar hingga akhirnya ia kembali dipukuli di garasi rumah.

“Wajah dan kepala saya dihantam berkali-kali dan kepala saya sempat dibenturkan ke lantai sehingga kepala bagian belakang bengkak. Kedua tangan saya sudah menutupi kepala dan wajah agar tidak terkena pukulan tapi tangan saya tidak cukup kuat untuk menahan pukulan Obi (Obsatar). Tindakan Obi tersebut menimbulkan traumatik yang sangat dalam, berdampak besar pada psikologis saya hingga saat ini,” tulis Ernawanti lebih lanjut.

Ernawanti juga menyayangkan Obsatar yang dianggap mengkhianati keluarganya, padahal, ayah Obsatar selaku tokoh TNI Angkatan Darat di jaman Orde Baru banyak berperan dalam membantu Obsatar yang awalnya bukan siapa-siapa menduduki berbagai jabatan organisasi di Bandung dan Jawa barat.

Dalam penutup suratnya, Ernawanti menyatakan bahwa surat itu dibuat sebenarnya-benarnya, dan menandatanganinya di atas materai. Ia meminta agar Presiden menggunakan informasi ini sebagai pertimbangan dalam menilai integritas calon rektor UNPAD 2019-2024.

Seperti diketahui, pemungutan suara untuk memilih seorang rektor dari tiga calon yang ada, bakal melibatkan pemerintah pusat. Menristekdikti, sebagai wakil pemerintah cum bawahan Presiden, memiliki 35 persen hak suara.

Meskipun Obsatar meraih 13 dari 15 suara MWA dalam pemilihan tahap pertama, peta dukungan masih bisa berubah. Apalagi jika Presiden menaruh perhatian atas surat itu, ia bisa saja memerintahkan agar Menristekdikti Muhammad Nasir maupun Ketua MWA UNPAD Rudiantara agar memverifikasi kebenaran laporan Ernawanti serta mempertimbangkannya dalam pemungutan suara nanti.

Aktivis perempuan dan eks Direktur Keadilan Gender Oxfam Indonesia, Dr.Antarini Arna, menyayangkan jika kasus KDRT itu benar-benar terjadi. Menurutnya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga amat ironis jika pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan juga melakukan hal tersebut.

Terkait dengan surat Ernawati kepada Presiden, Tenaga Ahli pada Kedeputian IV Kantor Staf Khusus Presiden, Ariani Djalal, menyarankan agar Ernawanti juga mengirimkan surat tersebut kepada Kantor Staf Presiden (KSP) agar dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.

“Begitu surat masuk ke KSP, kami bisa mengawal laporan dan melakukan follow-up atas hal-hal yang dianggap perlu,” katanya.

Ironis memang jika isi laporan itu benar, pasalnya Obsatar adalah Ketua Tim Promotor penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) terhadap Megawati Soekarnoputri yang dianggap layak menerima gelar kehormatan tersebut karena di masa kepemimpinanya, banyak Undang-Undang penting dihasilkan pemerintah, termasuk Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Saat itu Obsatar mengatakan, bahwa berbagai kebijakan Pemerintahan Megawati tersebut dibuat by design, sesuai kebutuhan masyarakat. Artinya, kebutuhan untuk menghapuskan KDRT pun sebetulnya sudah dirasa sudah mendesak sejak hampir dua dekade lalu.

(234)