Guru Honorer Kota Sukabumi Tetap Menggugat

Pewarta : Avenk

Koran SINAR PAGI, Kota Sukabumi,- Bagi para guru honorer perjuangan tidak mengenal waktu, kendati hari libur (Minggu – red) mereka tetap melakukan gerakan perjuangan untuk memperbaiki nasibnya. Momentum Garut dan rekruitmen CPNS yang dianggap diskriminatif membuat para guru honorer “ngeyel” dan pantang menyerah untuk menyuarakan aspirasinya.

Sejumlah pejuang guru honorer yang tergabung dalam Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) Kota Sukabumi tetap melakukan koordinasi terkait perjuangan dan aspirasi para guru honorer.

Seperti diketahui, perjuangan guru honorer bergeliat dimana-mana dalam sebuah gerakan demo dan aksi seperti di Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan sejumlah kota/kabupaten lainnya.

Gerakan masif dan menggejala diberbagai daerah tersebut dipicu oleh rekruitmen CPNS yang dianggap diskrimintaif, batasan rekruitmen CPNS yang tidak boleh melebihi usia 35 tahun dianggap sangat merendahkan derajat para guru honorer.

Mereka yang sudah lama mengabdi dan sudah lama terkena imbas moratorium, kini semakin diganjal peluangnya untuk menjadi PNS karena rata-rata usia honorer, terutama HK2 mayoritas diatas usia 35 tahun.

Ketua PGRI Cabang Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara, yang mendapat aspirasi dan pengaduan dari PPHI mengaku memahami aspirasi dan kesedihan para guru honorer terkait haknya untuk ikut dalam CPNS tahun 2018.

Permen PANRB No 36 Tahun 2018, dinilai Dudung diskriminatif dan mengabaikan jasa para guru honrer yang sudah berusia dan lama mengabdi.

“Rekruitmen CPNS dianggap tidak afirmatif dan diskriminatif, idelanya CPNS itu mengutamakan para guru honorer, khususnya HK2, baru kemudian sarjana pendidikan lainnya yang masih muda dan segar,” ucapnya, Minggu (23/09/18).

Menurutnya, CPNS bagi para honorer adalah momen sakral dan sangat penting, namun ketika ada batasan usia maka ini sama dengan menghilangkan mimpi mereka selama ini untuk jadi seorang PNS.

“Menjadi PNS bagi para guru honorer tidak hanya idealitas kesejahteraan, melainkan masalah kehormatan dan prestasi tersendiri,” ujarnya.

Hadirnya alternatif rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasca rekrutmen CPNS dihadapan para honorer masih terpecah dua, antara yang menolak dan menerima, namun lanjutnya, mayoritas menolak program PPPK.

“Mereka merasa menjadi guru kontrak yang tidak dihargai dengan pensiunan atau tunjangan hari tua,” imbuhnya.

Seperti dikatakan Erick salah satu pejuang guru honorer Kota Sukabumi, “Kami menolak program PPPK, ini bukan harapan kami dan bukan keinginan kami semua, kami ingin CPNS,” tegasnya.

Hal senada diungkapan Syarif Hidayatullah, Ketua Presidium Peduli Honorer Indonesia Kota Sukabumi, yang menyatakan akan terus berjuang membela dan menyuarakan aspirasi guru honorer.

“Selama ada ketidakadilan dan belum terealisasikannya harapan kami, maka perjuangan tidak akan berhenti. Sudah cukup kami mengabdi sekian tahun, kini saatnya kami diafirmasi oleh pemerintah melalui rekrutmen CPNS yang ramah honorer,” tegasnya.

(161)