DPRD Humbahas Gelar Rapat Paripurna, Bupati Diminta Evaluasi Kadis PUPR

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Setelah gabungan komisi dan Badan Anggaran (Banggar) dengan pihak eksekutif secara cermat membahas rancangan peraturan daerah (reperda) tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017, maka gabungan komisi dan banggar memberikan beberapa masukan, saran dan pendapat yang keseluruhannya bertujuan perbaikan kinerja Pemkab Humbahas pada masa yang akan datang dalam mencapai Kabupaten Humbahas yang hebat dan bermentalitas unggul.

Dalam rapat tersebut, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) yang paling banyak disoroti, bahkan semua fraksi menyampaikan pendapat akhir hampir semua fraksi menyoroti hasil kinerja dinas tersebut.

Bukan itu saja, dalam rapat gabungan komisi menyarankan kepada Bupati Humbahas aga mengevaluasi kepala dinas PUPR agar PUPR tetap melakukan pencairan dana retensi kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.

Selain itu juga PUPR supaya menjalankan fungsi sesuai dengan tupoksi dan agar setiap kegiatan atau program supaya dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna sehingga diakhir tahun dapat terealisasi.

Adapun masukan, saran dan pendapat serta pemikiran dalam pembahasan gabungan komisi dan banggar tersebut diampaikan sebagai berikut, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) agar membayarkan utang pada pihak ketiga yang berasal dari dana dana alokasi khusus (DAK) agar dipikirkan bagaimana cara penyelesaiannya dan juga penghapusan serta pelelangan asset dibuat sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya mekanisme penghapusan aset induk ternak yang tidak produktif agar ditindaklanjuti dan dilakukan koordinasi dengan OPD tarkait. Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri (Kopadagin) juga diimbau agar memikirkan strategi untuk mengoptimalkan retribusi pasar.

Begitu juga dengan Dinas Pariwisata agar melakukan pembenahan ulang tempat-tempat wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata untuk berkunjung.

Dinas Peternakan dan Perikanan juga perlu adanya kegiatan pengadaan ternak kuda dan pengadaan kolam terpal Dinas Peternakan dan Perikanan yang tidak terealisasi supaya direncanakan kembali.

Untuk Dinas Sosial agar tepat sasaran dengan mempedomani azas kepatutan dan kelayakan, demikian juga dengan Dinas Pertanian diimbau agar Kadistan membuat analisa usaha tani pada segala jenis komoditas pertanaman pertanian agar petani tidak dirugikan.

Sementara Dinas Tarukim dan Dishub serta Ketahanan Pangan supay lebih mengoptimalkan dan menghindari kesalahan, juga untuk OPD supaya lebih kreatif dan bersinergi.

(3)