Rapat Ranperda DPRD Tentang Penyelengaraan Reklame Batak Digelar

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Rapat Paripurna DPRD Medan terkait penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggara Reklame yang seyogyanya dilaksanakan di DPRD Medan, Senin 6 Agustus 2018 sore terpaksa dibatalkan.

Pasalnya dari 50 jumlah anggota DPRD Medan, hanya 10 anggota dewan saja yang hadir. Sehingga paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dan dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Iswanda Nanda Ramli, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, SKPD, Camat tidak memenuhi quorum akhirnya batal.

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution menyayangkan pembatalan tersebut karena sudah membuang-buang waktu setengah hari percuma. Salah seorang anggota DPRD Medan dari Partai Pernas Beston Sinaga mengaku kecewa Paripurna tersebut dibatalkan.

Menurut Beston, Paripurna Reklame itu seharusnya diprioritaskan pembahasannya karena menyangkut PAD serta keindahan kota Medan melalui penataan reklame dengan baik dan benar. “Ini harus didukung. Ini belum satu keputusan, ini masih penyampaian nota pengantar, jadi tidak mesti quorumanggota dewannya,” tuturnya.

Ditundanya paripurna ini, lanjutnya, tentu saja menghambat agenda kegiatan kerja dewan yang lain. Karena pada pertengahan Agustus dewan harus sudah membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2017. “Jika ini lekas disahkan, PAD reklame bisa menggenjot PAD 2019,” cetusnya.

Sementara anggota DPRD lainnya, Herri Zulkarnain mengaku sangat respek dengan paripurna Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggara Reklame tersebut. Dengan dibahasnya ranperda ini diharapkan dapat menata PAD dengan baik.

“Kita harus membela kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemko Medan dalam rangka menarik PAD,” jelasnya. Lihatlah sekarang, reklame yang ada di Kota Medan amburadul. Ini disebabkan tidak ada ketegasan dari Walikota Medan, reklame menjamur di 13 zona daerah yang terlarang,“ tukas Plh Ketua Partai Demokrat Sumut ini.

Namun, ujar Herri, paripurna reklame dibatalkan karena tidak quorum. “Bagaimana mau dibilang. Akhirnya ditundalah,” katanya.

(6)