Raih WTP Dari BPK RI, Raperda LPJ TA 2017 Akhirnya Disetujui DPRD Ogan Ilir

Pewarta : Heri Kusnadi

Koran SINAR PAGI Ogan Ilir,- Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Pemerintah Kabupaten Ogan ilir menyampaihkan Laporan Perjanggung Jawaban (LPJ) APBD Ogan Ilir TA 2017 dihadapan anggota Dewan, yang sebelum nya sudah di Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan predikat terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, menyikapi LHP BPK RI dan LPJ Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir APBD TA 2017, Bupati menyampaikan Nota Pengantar ke DPRD, yang ditanggapi dengan pandangan umum fraksi, penyampaian penjelasan dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi , dan setelah melalui proses panjang yang alot akhirnya, Senin (30/7/2018) digelar Paripurna penyampaian Laporan Komisi dilanjutkan dengan penanda tanganan persetujuan bersama Antara DPRD dan Bupati Ogan Ilir.

Dalam laporan Komisi 1 yang disampaikan juru bicaranya Amir Hamzah mengatakan, pada tahun anggaran berjalan penerimaan ASN 2018 yang ada di BKD tahun ini agar jadi perhatian, diperlukan auditor di inpektorat setidaknya 60 orang mengingat ada 241 Desa/Kelurahan sedang mengelolah Dana yang cukup besar supaya minim penyelewengan, Pilkades serentak mendatang OPD terkait supaya jangan merubah pagu anggaran agar Nopember 2018 bisa direalisasikan, Penerima DAK harus intens berkomunikasi dengan Pemerintah pusat, dan Komisi 1 merekomendasikan sertawmenyetujui RAPBD LPJ Bupati Ogan Ilir, kata Amir Hamzah.

Laporan Komisi II disampaikan Sopian M Ali, menurutnya, pada BPKAD kiranya penyerapan anggaran 2017 dan anggaran berjalan supaya lebih maksimal, Bapenda diminta objektif dalam mendongkrak PAD supaya sesuai target, Dinas Perikanan agar dapat lebih intensif mendatangkan bantuan dari pusat, Bagian keuangan supaya dapat meninggkatkan cosh anggaran, ketersediaan air bersih PDAM harus lancar, kata Sopian

Laporan Komisi III disampaikan Sonedi Ariansyah, menurutnya, 7 fraksi sudah menyampaikan pandangan dan sudah dijawab Bupati, pada hasil rapat komisi masih terdapat Hutang pokok pada tahun 2012, 2013, 2014 s/d 2017, ini kiranya dimasukkan dalam kontrak kerja agar dana tersebut hibah jika rekanan tidak mengurus tagihan administrasi yang sudah disepakati bersama paling tidak setelah habis masa pemeliharaan, PU PR dan Perkim agar menunda pekerjaan yang belum mendesak sebelum Perubahan APBD 2018, perencanaan oleh Bapppeda agar realistis sesuai dengan pendapatan dan penerimaan daerah, pasar Indralaya diharapkan selesai Tahun ini, Lampu jalan supaya jadi prioritas, Dinas Perkim harus selektif dalam pergeseran, selain itu Dinas PU PR kiranya merealisasikan dana penyangga dengan cepat dan tepat serta terarah dengan mendahuluhan yg mendesak, Bagian Pengadaan barang/Jasa yang baru dilantik diharapkan segera membentuk pokja defenitif, katanya.

Komisi IV, Rozuli menyampaikan, penyerapan anggaran RSUD 2017 sudah maksimal namun pelaksanaan nya jangan asal jadi, Disdikbud supaya mengajukan isentif dengan rasional, Dinas Kesehatan diminta menjalankan penanggulan Kesehatan gratis, TAPD lebih memperhatikan Dinsos dikarenakan banyak lansia, tagana, dan kebutuhan kebencanaan sosial yang secara tiba tiba terjadi, menyayangkan anggaran BPBD pada 2017 lalu yang tidak terserap , situasi ini sangat merugikan, kedepan BPBD supaya lebih kooperatif, jelas jubir Komisi IV Rozuli.

Sementara itu, Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam mengatakan, Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik antara TAPD eksekutif, Kepala OPD dan DPRD bersama jajaran pemerintah kabupaten lainnya, Ogan Ilir mendapat Perdikat terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan APBD 2017 dari BPK RI Perwakilan Sumsel belum lama ini, pada laporan keuangan APBD 2016 lalu pemkab juga memperoleh predikat WTP, semoga tetap bisa dipertahankan pada APBD 2019 nanti, dan kedepan kita akan segera membahas APBD P Tahun 2018, agar keuangan daerah tetap sehat dan kondusif, mohon kerja sama yang baik dari semua pihak, jelas Bupati.

Pimpinan sidang Wahyudi ST mengatakan, paripurna ini Quorum dan sudah sesuai tata tertib DPRD, dan diminta kepada Ketua BK saudara Arhandi Tabrani SE untuk memimpin jalannya penandatanganan bersama antara Bupati Ogan Ilir bersama DPRD dimana RAPBD LPJ yang sudah diterima dan disetujui ini untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah, kata Pimpinan sidang.

Sidang paripurna di pimpin Wahyudi ST, dihadiri 27 anggota DPRD, Sekda, Asisten Setda, Kepala OPD, Camat, serta Tamu undangan, ormas, Lsm serta puluhan awak media cetak dan elektronik.

(61)