two styles of essays are all free essays online racial profiling essay topics stem essay examples

Dinas Pendidikan Jawa Barat Tanggapi Unjuk Rasa PPDB 2018

Pewarta : Wahyu,SP.

Koran SINAR PAGI,- Bandung,- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Husen R. Hasan,M.Pd menanggapi persoalan unjuk rasa oleh beberapa LSM, Komunitas terkait PPDB tahun 2018, di halaman gedung Dinas Pendidikan Prov Jabar, Jl. DR,Rajiman no.6 Pasirkaliki, Bandung. Jum’at (13/07) kemarin.

Menurutnya, Pelaksanaan PPDB Tahun 2018 secara keseluruhan sudah sesuai prosedur dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tahapannya. ” Untuk PPDB Tahun ini kita laksanakan dengan dua tahapan melalui Non Akademik dan Akedmik, untuk Non Akademik terbagi menjadi 4 Jalur, meliputi KETM (Keterangan Ekonomi Tidak Mampu),dibuktikan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dengan kuota 20%, kedua jalur prestasi bagi mereka yang mempunyai bakat, seni atau olahraga sebanyak 5%, baik juara tingkat daerah, nasional bahkan internasional dengan dibuktikan sertifikat atau piagam untuk selanjutnya dilakukan tes sesuai bidang dan bakatnya.” tandas Husen.

selanjutnya, Husen mempertegas sistem PPDB Non Akademik untuk jalur yang ketiga WPS (Warga Penduduk Setempat) masih sering menjadikan kontroversial yang didasari  kurang pemahaman terhadap masyarakat.

” Jalur ini yang sering kontradiktif, padahal secara prosedural penetuan zona wilayah sudah sesuai dengan komputerisasi dengan sistem yang canggih, kita bekerja sama dengan GPS, melalui Mapping Area (Geogle Maps) yang tidak bisa di manipulasi data atau area, karena sudah langsung muncul koordinat saat ditarik garis lurus jarak sekolah dan tempat tinggal, dan kita hanya membatasi kuota 10%.” tegas Kepala KCD Wil VII di hadapan media KSP di ruang kerjanya.

Dan yang keempat untuk jalur Non Akedemik, Husen menjelaskan Jalur PMG (Penghargaan Maslahat Guru) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ” Sebenarnya jalur ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada semua guru atau pengajar, dengan kuota sebanyak 5%  serta perestasi akademik dari luar provinsi sebanyak 10%.” Jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala KCD Wil VII Husen mengatakan, jalur yang paling banyak prosentasenya adalah jalur Akademik. ” Jalur ini merupakan jalur seleksi prestasi akedemik yang di buktikan dengan NHUN (Nilai Hasil Ujian Nasional) dengan masing sekolah menerapkan passing greats yang berbeda tergantung sekolah masing – masiang, jalur akademik menerapkan kuota 40% dan bisa diakses secara online setiap saat.” tuturnya.

Menanggapi Unjuk Rasa PPDB

Unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai ormas,LSM dan Komunitas semestinya tidak terjadi, seandainya semua memahami prosedur dalam pelaksanaan PPDB 2018, menurut Husen.

” Kalau semua paham, tidak bisa memaksakan kehendak dengan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan tertentu, semestinya tidak terjadi unjuk rasa, karena memang kuota sekolah Negeri tidak bisa dipaksakan secara sepihak, untuk itu mari kita berpikir jernih mencari solusinya, masih banyak sekolah swasta yang tetap menerima peserta didik, dan kalau ada sekolah swasta yang tidak menerima silahkan konfirmasi ke disdik, karena dari hasil musyawarah perguruan swasta kemarin masih banyak yang menerima peserta didik baru. ” Pungkasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan unjuk rasa dari  Comunity Indonesia Bersatu (CIB) melalui koordinator lapangan menemui kepala KCD Wil VII untuk melakukan Audensi, namun menurut informasi yang diterima karena hasilnya deadlock, pihak unjuk rasa melanjutkan aksi demontrasi ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat  untuk menyampaikan aspirasi mengenai PPDB 2018 yang dinilai tidak proporsional.***

Himbauan KCD.

Bagi masyarakat yang putra/putrinya tidak diterima di sekolah negeri, saya menghimbau untuk tidak memaksakan kehendak agar diterima di sekolah negeri. Bagaimanapun kuota siswa di sekolah negeri sangat terbatas. KCD VII akan membantu memberikan  pengantar/ rekomendasi untuk bisa masuk ke sekolah swasta. Berdasarkan pertemuan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Forum Kepala Sekolah Swasta Kota Bandung beberapa waktu yg lalu, sampai saat ini masih banyak sekolah swasta yang membuka PPDB.”***

 

(55)