OPD Abaikan Panggilan, DPRD Bisa Panggil Paksa Melibatkan Kepolisian

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,– DPRD Kota Medan menyiapkan aturan pemanggilan paksa terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melibatkan aparat kepolisian, hal itu jika OPD mengabaikan undangan atau pemanggilan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota dewan.

Hal itu tertuang dalam Pasal 17 Ayat (3) Perda Tatib DPRD Medan Nomor 171 Tahun 2015 yang menyebutkan, dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut (tiga kali) tidak memenuhi panggilan sebagaimana pada ayat (2), DPRD Medan dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian ungkapan yang disampaikan Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Kota Medan Godfried Effendi Lubis pada Rapat Internal DPRD Medan dalam penyampaian laporan panitia khusus, penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan dan pengambilan keputusan terhadap revisi peraturan daerah tentang tata tertib DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (04/06/18).

Selain itu, ada perubahan atau pergantian nama komisi-komisi DPRD Kota Medan dari huruf menjadi angka, yakni Komisi A,B,C dan D menjadi Komisi 1,2,3 dan 4.

Godfried Effendi Lubis menyebutkan, memasukkan klausul pemanggilan paksa OPD dalam Revisi Tatib DPRD Medan karena selama ini para Kepala SKPD sering tidak hadir ketika diundang dewan.

Menurut dia, ketidakhadiran kepala SKPD akan menyulitkan komisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. “Fakta dalam lima tahun ini, banyak Kepala SKPD tidak datang. Hanya dilimpahkan kepada kabid atau kasi,” katanya.

Ia mengatakan tindakan itu bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan mendorong kemitraan. Agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Karena kalangan dewan mempunyai fungsi pengawasan yang mencakup masalah pendapatan, belanja daerah serta pelaksanaan pemerintahan yang secara umum dijalankan oleh pemerintah kota.

Fungsi pengawasan selama ini, lanjut dia, dalam praktiknya kerap terkendala karena ketidakhadiran para kepala OPD.

Politisi Gerindra itu menegaskan, jika kalangan dewan memiliki kewenangan pemanggilan paksa, dampak positifnya persoalan masyarakat yang dibahas di tingkat komisi cepat terselesaikan.

“Untuk memecahkan sebuah masalah dibutuhkan orang yang mempunyai kapasitas,” katanya.

Sementara itu, dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli itu, sembilan fraksi di DPRD Medan menyatakan menerima dan menyetujui Revisi Perda Tatib DPRD Kota Medan itu.

(11)