Divisi Hukum Paslon SOPAN Laporkan Oknum Kades Ke Gakumdu Kab.Majalengka

Pewarta : Abi Cris

Koran SINAR PAGI, Majalengka,- Divisi Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka nomor urut 3, H. Sanwasi – H.M Taufan Ansyar, melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepla desa di Kecamatan Kertajati.

Menurut Dede Sukmadi Putra SH, mengatakan, pihaknya melihat kejadian tersebut pada Kamis 31 Mei lalu, dugaan keterlibatan kepala desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati tersebut yaitu terlibat politik praktis dengan adanya spanduk dukungan kepada calon nomor 2. 

Dijelaskan Dede, ada dua lokasi pemasangan spanduk nomor 2 yaitu didepan kediaman Kades, dan di daerah Desa Pakubeureum, yang didalam spanduk tersebut ada gambar H Imam Suherman yang merupakan Ketua Umum Banasphati yang juga sekaligus Kepala Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati.

“Hal itu kan tidak boleh, jabatan kepala desa itu melekat. Seharusnya kepala desa netral tidak mendukung salah satu pasangan calon,” ujarnya ketika membuat laporan di Panwaslu kabupaten Majalengka, Senin (04/06).

Pihaknya berharap, dengan adanya laporan ini bisa ditindak seauai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap panwaslu dalam hal ini sentra gakumdu bisa menindak laporan tersebut. Karena kalau dibiarkan hal ini bisa berakibat buruk dan contoh tidak baik bagi masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, sebagai seorang kepala desa, tidak elok kalau harus terang-terangan mensukung salah satu paslon. Apalagi dengan secara gamblang memasang spanduk.

“Saya yakin kepala desa yang lain juga ada yang mendukung salah satu paslon, tetapi masih dalam koridor dan sesuai aturan. Kalau Kades Kertawinangun kan tidak, Dia arogan dengan sengaja memasang spanduk dukungan,” tandasnya.

Sementara itu, Kordiv Pelanggaran dan penindakan panwaslu kabupaten Majalengka, Alan Barok Ulumuddin mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan pengaduan tersebut.

Menurut Alan, Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang didalamnya ada unsur kepolisian, kejaksaan dan panwaslu akan segera memproses laporan tersebut.

Jika nanti dalam prosesnya ditemukan adanya unsur pelanggaran, maka pihaknya akan segera memanggil untuk melakukan klarifikasi. Jika terbukti, maka akan diberikan sangai sesuai aturan yang berlaku.

“Laporannya sudah kami terima dan akan segera diproses apakah memenuhi unaur-unsur pelanggaran atau tidak. Jika terbukti tentunya sanksi sudah menunggu,” tandasnya.

(44)