KMPL Jabar Tanggapi Penyegelan Pabrik Celup Di Majalaya

Dimas : Madia/Pewarta

Koran SINAR PAGI, Bandung,- Operasi Pabrik Celup PT.Aktex yang dilakukan Polres Bandung, Rabu (24/01/2018), memacu perhatian pemerhati lingkungan hidup ketua Komite Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) Jawa Barat, Djaja Dipraja.

PT.Aktex yang terletak di Kampung Cidawolong, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung didatangi Polres Bandung yang didampingi  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, karena diduga telah menyalahi aturan pengolahan dan pembuangan limbah.

“Untuk saat ini kami menemukan adanya limbah yang dibuang langsung ke anak sungai Citarum,” ujar KBO Reskrim Polres Bandung, Iptu Fitran Romajimah, kepada wartawan, saat melakukan sidak di PT Aktex, Rabu (24/1/2018).

Kendati, operasi yang dilakukan merupakan bagian dari penanganan terkait pencemaran akibat limbah pabrik di sepanjang aliran DAS Citarum. Djaja memandang, perlu kejelasan terkait teknis dan progres penanganan masalah Citarum yang akan ditangani.

“Saya mau bertanya kepada pemerintah, setelah dilakukan sidak, apakah sungai citarum kondisinya akan membaik, tentu ini berhubungan dengan progres dan prosesnya”, ujar Djaja, saat ditemui Koran SINAR PAGI, diacara penanaman 70 ribu pohon, di Sukamanah, Rancaekek, Kamis (25/01/18), kemarin.

Djaja menilai, penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten dan Provinsi selama ini tidak terasa dampak perubahan yang signifikan pada kualitas kebersihan dan kesehatan sungai Citarum.

“Saya ada dokumennya, jauh – jauh hari sudah diprogramkan oleh pemerintah menangani sungai citarum ini. Bahkan, Pemrov Jabar 2014 lalu pernah berjanji, tahun 2018 sungai citarum bisa diminum”, Ungkapnya.

Sementara itu, kondisi aliran DAS citarum saat ini diketahui sangat jauh dari kelayakan untuk dikonsumsi. Seperti, yang dinyatakan Wakil Gubernur Jabar, Dedy Mizwar, “Bahwa sungai citarum saat ini diklaim sebagai sungai terhitam di dunia”, Pada acara penanaman 70 ribu pohon, Kamis (25/01/2017) di Rancaekek.

Djaja memandang, persoalan limbah cair tersebut tidak terlepas dari pabrik yang mengeluarkannya. Sehingga, ini bergantungan dari sikap pemerintah menanggapi pabrik tersebut.

“Jika kita buat rumusan masalah, tentunya sumbernya pabrik. Artinya, bukan pabriknya yang ditiadakan tapi pemeliharaan, pengawasan dan penindakan oleh pihak yang berwenang yang harus dibenahi, jangan sampai tumpul akibat main mata”, Ujarnya.

(26)