Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Jadi Percontohan Pendataan Penduduk Nasional

Pewarta : Sony
Koran SINAR PAGI, Sukabumi

Layanan administrasi kependudukan, khususnya untuk pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting dilakukan. Maklum saja layanan ini bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi gencar berinovasi meningkatkan pelayan secara optimal kepada masyarakat.
Alhasil dalam kurun waktu satu tahun itu telah menorehkan prestasi yang spektakuler yang diraih adalah menjadi dinas kependudukan percontohan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Selain itu, Disdukcapil menjadi salah satu tujuan studi banding bagi daerah-daerah. Sebut saja, Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, Sumedang, Subang, Wonosobo, Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Cianjur.

Sedangkan dari luar Provinsi yaitu, Disdukcapil Kabupaten Boalemo, Gorontalo dan Kalimantan Selatan juga pernah melakukan kunjungan untuk berkonsultasi dan koordinasi terkait masalah sistem pendataan penduduk.

Seperti yang di ungkapkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendi,”Dari mereka yang pernah berkunjung, dinas kami adalah salah satu Disdukcapil yang ada di Indonesia yang cukup maju dari kabupaten lainnya dalam pencatatan kependudukian. Buktinya adalah program serta sistem informasi integritas database kependudukan, salah satunya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Aplikasi Demografis (SIDAKEP) yang kami lakukan. Program ini merupakan alasan mereka untuk melakukan studi banding kepada kami.” ujarnya kepada Awak Koran Sinar Pagi, Rabu (02/07).

Selain jadi percontohan daerah luar, Sofyan mengatakan dinas yang dipimpinnya banyak memiliki inovasi dan terobosan terkait persoalan pendataan pencatatan sipil yang menjadi referensi untuk Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan religius demi terciptanya pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik.

“Ya, kita juga terus berinovasi untuk menekan angka pencatatan kependudukan, diantaranya melalui program nikah Isbat. Dimana mereka yang sudah lama menikah tapi tidak memiliki identitas kependudukan, bisa kita fasilitasi tanpa dipungut biaya, Sesuai undang-undang No 23 Tahun 2006 dan Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Semua lapisan masyarakat harus memiliki Admistrasi Kependudukan yang benar, termasuk memiliki Akta Kelahiran untuk kelengkapan administrasi. Seperti untuk pembuatan paspor, melamar pekerjaan dan akta lahir sebagai bukti dilahirkannya seorang anak di Indonesia.” pungkasnya.

(108)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *