great persuasive essay topics paper conclusion examples rules for writing a research paper elaboration prompts literary essay helping verb meaning

Dugaan Korupsi Gedung KPU Nganjuk, Mana yang Benar, Temuan BPK atau BPKP

  Pewarta : Agus-Roy

Gedung KPUD NganjukGedung KPUD Nganjuk

Koran SINAR PAGI, Nganjuk,-  Terkatung-katungnya kasus dugaan korupsi pembangunan gedung KPUD Nganjuk hingga saat ini belum jelas alurnya.

Tipikor Polres Nganjuk sebenarnya sudah dua kali melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan negeri Nganjuk tetapi keduanya dikembalikan ke penyidik.

Saat ini tipikor polres Nganjuk masih melakukan perbaikan berkas perkara oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk, setelah sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

Petunjuk untuk memperbaiki berkas perkara penyidikan kasus tersebut bahkan sampai berulang dua kali. Belakangan, di tengah tahap perbaikan itu, pihak Kejari Nganjuk membuat pernyataan mengejutkan bahwa hasil audit nilai kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas proyek tersebut hanya sebesar Rp 30 juta.

Selisih nominal kerugian negara versi BPK itu berbeda bagaikan bumi dan langit dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya, yang menyebut negara dirugikan Rp 545 juta dari praktik penyelewengan proyek APBN 2013 senilai Rp 2,48 milyar tersebut. “BPK lebih dulu melakukan pemeriksaan dan ditemukan kelebihan pembayaran (Rp 30 juta),” ujar Kepala Kejari Nganjuk Asis Widarto, didampingi Kasi Pidana Khusus Eko Baroto.

Asis juga menjelaskan, bahwa proyek pembangunan gedung KPU Nganjuk adalah proyek KPU pusat sehingga BPK wajib mengaudit proyek pembangunan tersebut.

Selanjutnya, Asis menyebut temuan BPK tersebut dimasukkan dalam petunjuk jaksa untuk menyinkronkan antara audit BPK RI dengan BPKP Surabaya. “Petunjuk tersebut yang kami berikan ke penyidik Polres Nganjuk,” tambah Asis.

Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran dalam pembangunan gedung baru KPU Nganjuk sekitar Rp 30 juta. Sehingga rekanan harus mengembalikan uang tersebut ke kas negara.

Dan uang tersebut sudah dikembalikan ke BPK, Kejaksaan juga mencatumkan tambahan yang harus disertakan dalam berkas antara lain keterangan dari pemasok material dan sinkronisasi data temuan oleh tim ahli forensik Teknik Sipil Universitas Brawijaya (UB) Malang. Hal itu digunakan untuk memenuhi petunjuk kejaksaan dalam berkas tambahan tersebut.

Selebihnya, sampai saat ini, pihak Kejari Nganjuk masih menunggu perbaikan berkas dari kepolisian.

 Sebenarnya Satreskrim Polres Nganjuk telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan gedung baru KPU senilai Rp 2,48 miliar. Yakni Suhariyono, mantan sekretaris KPU Nganjuk 2013 yang saat ini menjabat sebagai Kasat Pol PP , dan tiga pimpinan direksi PT. Trisenta Sarana Konstruksi Siti Khodijah, Nurhadi, dan Sujoko.

(128)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *