pay someone to write an essay how to write a so what statement arguable topics for research paper how to cite poetry in a paper nursing research paper topics

Pengerjaan Jalan Lintas Sumatera Sibolga – Padang Sidempuan Berjalan Lambat

Pewarta Amsar Marbun

Jalan trans sumatraamsar trans
Koran SINAR PAGI, Tapteng,- Sejumlah elemen masyarakat dan Lsm di Kabupaten Tapanuli Tengah Sumut mendesak Menteri PU, Menteri, Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan lintas Sumatera Sibolga Padang Sidempuan yang di khawatirkan tidak selesai sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek.

Wakil Ketua DPD Lsm Pijar Keadian Kabupaten Tapanuli Tengah Sumut Amsar Marbun dan Sekretaris DPD LSM Pedang Keadilan Perjuangan Syahril Kumar Tanjung mengatakan, bahwa pembangunan jalan lintas Sumatera Sibolga Padang Sidempuan sepanjang 36 km dengan dana Bank dunia 261 Milar rupiah lebih, bakal tidak selesai di batas waktunya bulan Nopember 2017 mendatang.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Wilayah II Sumatera Utara (Sumut), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Ir. Buyung Sitompul MM, setelah memonitoring pekerjaan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, sebagai cntraktor terungkap bahwa perbaikan jalan lintas Sumatera di Tapanuli Tengah berjalan lamban, kata Amsar.

Buyung Sitompul yang di ikuti sejumlah wartawan dan LSM di ruang kerja konsultan, menerima penjelasan dari consultan bahwa pelaksana proyek mengakui kondisi pekerjaan kontraktor yang sampai saat ini sudah sangat kritis, bahkan amat mengkuatirkan sekali.

Sebab, anggaran yang dikucurkan dari Bank Dunia (Winrip), dapat saja ditarik untuk dikembalikan ke negara jika pengerjaannya main – main.

“Kalau anggaran itu kembali, maka sangat kasihan sekali nanti kampung halaman kita ini. Sebab, sangat tidak memungkinkan lagi anggaran itu kembali, hingga akhirnya masyarakat kita yang menderita karena tidak ada lagi pembangunan jalan nasional ini,

” ujar Buyung saat sidak di kantor PT. Pembangunan Perumahan Tbk, consultan P2JN untuk pembangunan jalan nasional di Tapteng, Jumat (02/09/16), kutip Koran Sinar Pagi.

Buyung khawatir, pengerjaan proyek sudah menelan waktu 40 persen dari jadwal pengerjaan dalam kontrak kerja yang pagu anggaran Rp.261. Miliar, sementara pengerjaan sampai saat baru sekitar 9 persen.

“Jadi, sangat sulit dibayangkan bagaimana ribetnya kontraktor untuk memburu pekerjaan ini. Sebab, sisa waktu pengerjaan hampir 90 persen dari 36 KM lagi ini hanya butuh waktu 1,5 tahun lagi, atau 60 persen dari total waktu dalam kontrak kerja.

Inilah yang saya katakan kondisinya sangat kritis, sebab pada November 2017, Bank Dunia sudah menganggap pengerjaan ini selesai. Kan sangat gawat kalau ini selesai, sehingga dana itu dapat ditarik begitu saja,” jelasnya. Diungkapkannya, dalam time schedul (waktu jadwal), ada keterlambatan pengerjaan sehingga untuk memburu waktu yang hanya sisa 60 persen yakni, menambah alat, material dan orang.

Dimana, 20 persen dana awal sudah dicairkan, sementara progresnya hanya 9 persen, yang setiap penarikannya ada pemotongan, sehingga total pemakaian uang negara 12 persen dari pagu anggaran, atau sekira Rp.31 miliar lebih uang yang dibungakan akibat pembayaran yang dilakukan negara.

Buyung menegaskan, kontraktor dari PT. PP Tbk, untuk tidak main – main dalam melakukan pengerjaan, hingga berakibat fatal kepada masyarakat Tapteng sendiri, yang berujung penarikan dana yang sudah dianggarkan sebelumnya. “Secara pribadi, saya Buyung Sitompul, selaku masyarakat Tapteng siap mengawal pengerjaan jalan nasional ini, apa pun tantangannya.

Sebab, untuk menyerap dana yang ditarik akibat PT. PP, hal yang tidak mungkin lagi. Sebab, pernyataan PT. PP mengakui progres pengerjaan mereka masih 9 persen, sementara waktu sudah 40 persen. Jadi, jangan sampai Rp.1 milliar pun uang tersebut dikembalikan ke negara,” tegasnya.

Dia meminta segala pihak terkait untuk melakukan peneguran secara keras kepada PT. PP Tbk, dan secara suara hati Buyung mengungkapkan akan melakukan aksi demo bersama masyarakat Tapteng yang hatinya tersentuh akibat pembangunan jalan nasional di Tapteng amburadul.

“Saya tegaskan, jika dalam waktu dekat hingga 2 bulan kedepan sejak hari ini tidak dilakukan perubahan sistem kerja, saya sendiri bersama masyarakat Tapteng akan turun langsung ke PT. PP untuk demo. Saya dan masyarakat Tapteng juga akan siap menempuh jalur hukum,” tuturnya.

(124)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *