Bupati Tasikmalaya dan BPKP Jawa Barat Tandatangani Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Kab.Tasikmalaya

Pewarta : Eno
Koran SUNAR PAGI, Tasikmalaya

Dalam rangka mewujudkan pengembangan manajemen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik,Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat mengadakan kerjasama dalam pengembangan manajemen pemerintahan dengan mendatangani nota kesepahaman tentang pengembangan manajemen pemerintah Kabupaten Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dengan Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardini, bertempat di Pendopo Lama Tasikmalaya, Rabu (10/08), yang disaksikan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya H.Ade Sugianto dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam sambutannya Bupati antara lain mengatakan, penyelenggaraan otonomi daerah yang berisikan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkleadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, untuk mewujudkan hal tersebut,maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berinisiatif untuk menggalang kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dengan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, paparnya.

Uu berharap melalui penandatanganan nota kesepahaman ini pihak BPKP Jawa Barat dapat membantu, mengawasi dan melakukan asistensi secara baik dalam rangka pengembangan manajemen pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, selain itu nota kesepahaman dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai momentum untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara lebih transparan, terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Kalau diibaratkan system pendidikan pesantren, BPKP ibarat murobi yang menegur kesalahan santrinya”Ujar Bupati.

Selanjutnya ia mengatakan, kedepannya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan BPKP Provinsi Jawa Barat dapat saling berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan yang kita harapkan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardini sangat mengapresiasi uapaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terbukti dengan diraihnya anugrah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Menurutnya pemerintah kabupaten Tasikmalaya telah mengelola keuangannya secara akuntabel,“WTP merupakan wujud nyata dari tata kelola kepemerintahan yang baik, mudah-mudahan pencapaian ini dapat menular ke Pemerintah daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Deni menambahkan, akuntabilitas yang sudah dicapai harus dilengkapi dengan pengelolaan manajemen resiko yang baik, “Jangan sampai permasalahan bansos dan hibah mengakibatkan resiko sehingga timbulnyafraud,” tegas Deni.

(7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *